KABARNUSANTARAnews
BREBES – Penanganan stunting tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar setiap intervensi yang dilakukan mampu menjangkau akar persoalan secara menyeluruh.
Semangat inilah yang menjadi dasar
pelaksanaan Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Tahun 2026 yang dilaksanakan Poltekkes Kemenkes Semarang bersama Pemerintah Kabupaten Brebes.
Sebagai salah satu kabupaten lokus pendampingan INEY di Jawa Tengah, Kabupaten Brebes
mendapatkan pendampingan intensif dari Poltekkes Kemenkes Semarang dalam memperkuat
pelaksanaan intervensi spesifik pencegahan stunting.
Pendampingan tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup analisis situasi berbasis data, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, validasi data program, monitoring dan evaluasi layanan, hingga advokasi
lintas sektor untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Forum Advokasi Lintas Sektor yang dipimpin Asisten II
Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes dan dihadiri Dinas Kesehatan, Badan Riset dan Inovasi
Daerah (BRIDA), Kantor Kementerian Agama, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),
Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum, Tim Penggerak PKK Kabupaten
Brebes, Aisyiyah, Muslimat, serta berbagai organisasi perangkat daerah dan mitra pembangunan lainnya.
Forum tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan peran setiap sektor dalam mendukung sebelas intervensi prioritas Program INEY Tahun 2026. Melalui pemanfaatan data dan hasil kajian lapangan yang disusun Poltekkes Kemenkes Semarang bersama Dinas Kesehatan, masing-masing OPD menyusun komitmen dan aksi nyata sesuai tugas dan fungsinya sehingga
penanganan stunting tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi gerakan bersama lintas
sektor.
Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang menyampaikan bahwa peran perguruan tinggi dalam Program INEY tidak sebatas sebagai pendamping teknis, tetapi juga sebagai mitra ilmiah pemerintah daerah dalam menyusun rekomendasi berbasis bukti.
“Kami sebagai UPT atau kepanjangan tangan Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab
menghadirkan solusi berbasis data. Melalui Program INEY, kami mendampingi pemerintah
daerah mengidentifikasi kesenjangan capaian program, memperkuat kapasitas tenaga
kesehatan, sekaligus menyusun rekomendasi yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan
dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Salah satu fokus pendampingan adalah validasi data sasaran imunisasi. Bersama Dinas Kesehatan dan puskesmas, tim Poltekkes melakukan verifikasi data untuk memastikan setiap
bayi dan baduta yang menjadi sasaran memperoleh imunisasi lengkap sesuai jadwal. Data yang
akurat menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan imunisasi kejar sehingga tidak ada anak yang terlewat dari pelayanan kesehatan dasar.
Upaya tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan cakupan imunisasi, tetapi juga melindungi
bayi dan balita dari berbagai penyakit infeksi yang dapat mengganggu pertumbuhan dan
perkembangan.
Anak yang terlindungi dari penyakit memiliki peluang lebih baik untuk tumbuh sehat, sehingga imunisasi menjadi salah satu intervensi penting dalam mendukung pencegahan stunting sejak dini.
Selain validasi data imunisasi, Poltekkes Kemenkes Semarang juga mendampingi penguatan
berbagai intervensi spesifik lainnya, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal, pendampingan konsumsi Tablet Tambah Darah bagi ibu hamil dan remaja putri, penguatan pelaksanaan pemeriksaan kehamilan sesuai standar, hingga monitoring dan pelaksanaan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP).
Pendampingan dilakukan bersama tenaga kesehatan puskesmas agar setiap intervensi berjalan sesuai standar sekaligus mencapai indikator yang ditetapkan dalam Program INEY.
Dalam forum advokasi tersebut, setiap mitra menyampaikan komitmen untuk memperkuat
kolaborasi sesuai kewenangannya. BRIDA berperan mendorong pemanfaatan hasil kajian sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah. Kementerian Agama memperluas edukasi kesehatan melalui penyuluh agama dan calon pengantin.
SPPG mendukung pemenuhan gizi
bagi kelompok sasaran, sementara Dinas Komunikasi dan Informatika memperkuat penyebarluasan informasi serta komunikasi perubahan perilaku kepada masyarakat.
Dinas Pekerjaan Umum berkontribusi melalui penguatan infrastruktur dasar yang mendukung kesehatan lingkungan, sedangkan TP PKK, Aisyiyah, dan Muslimat memperluas pemberdayaan keluarga dan kader hingga ke tingkat desa.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan sebelas intervensi spesifik pencegahan stunting yang menjadi fokus Program INEY, mulai dari peningkatan cakupan ASI eksklusif, pemberian MP-ASI, makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, peningkatan kualitas pelayanan antenatal, distribusi dan konsumsi Tablet Tambah Darah, skrining anemia remaja putri, penguatan Posyandu Integrasi Layanan Primer, peningkatan kapasitas kader Posyandu, hingga peningkatan cakupan imunisasi lengkap dan penurunan jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi (zero dose).
Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes mengapresiasi sinergi yang dibangun bersama
Poltekkes Kemenkes Semarang. Menurutnya, penurunan stunting membutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah, organisasi masyarakat, dunia pendidikan, hingga masyarakat sendiri.
Melalui kolaborasi yang terstruktur dan berbasis data, setiap program yang dijalankan diharapkan saling melengkapi sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi kesehatan ibu dan anak.
Program INEY menjadi contoh bagaimana perguruan tinggi tidak hanya menjalankan fungsi
pendidikan, tetapi juga menghadirkan riset dan pengabdian kepada masyarakat sebagai dasar
penguatan kebijakan publik.
Pendampingan yang dilakukan Poltekkes Kemenkes Semarang
menunjukkan bahwa kolaborasi antara akademisi, pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat mampu mempercepat transformasi pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat upaya penurunan stunting secara berkelanjutan di Kabupaten Brebes.
(Red)
