SEMARANG – Dugaan tindak pidana memasuki pekarangan milik orang lain dilaporkan oleh pemilik lahan ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah.
Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTLP/341/X/2026/JATENG/SPKT, tertanggal 12 Oktober 2026.
Berdasarkan dokumen laporan yang diterima, Aries Isnu Ariyanto, warga Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jawa Tengah pada Senin, 12 Oktober 2026, untuk melaporkan dugaan peristiwa tersebut.
Dalam laporan itu, nama berinisial TO dan ES tercantum sebagai pihak terlapor. Perkara yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Laporan tersebut juga tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/341/X/2026/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tertanggal 12 Oktober 2026.
DILAPORKAN UNTUK DIPROSES SESUAI HUKUM
Pelaporan ke Polda Jawa Tengah tersebut merupakan langkah yang ditempuh pelapor agar dugaan peristiwa yang dilaporkannya dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui laporan resmi tersebut, pelapor menyerahkan penanganan perkara kepada kepolisian untuk dilakukan tindak lanjut berdasarkan prosedur hukum.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan mengenai hasil pemeriksaan maupun perkembangan lebih lanjut penanganan laporan tersebut.
Keterangan dari pihak terlapor juga belum diperoleh.
MENGEDAPANKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
Perlu ditegaskan bahwa laporan polisi merupakan pintu awal proses penegakan hukum dan belum membuktikan bahwa pihak yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana.
Oleh karena itu, penanganan perkara ini perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya bergantung pada hasil penyelidikan, penyidikan, alat bukti, dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat diharapkan menghormati proses penanganan perkara serta memberikan kesempatan kepada aparat kepolisian untuk menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan transparan.
(Red)







