Beranda / Peristiwa / Ketika Loyalitas Mengalahkan Integritas Negara

Ketika Loyalitas Mengalahkan Integritas Negara

RADARNUSANTARAnews

Pernyataan Resmi
Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

SEMARANG- Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menyampaikan keprihatinan
yang sangat mendalam terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Pol) LSP, beserta dua perwira tinggi Polri
lainnya.

Kasus ini bukan sekadar berita kriminal tentang alat sadap, nomor telepon, dan percakapan rahasia.

Ia adalah luka terbuka pada tata kelola negara kita. Ia memperlihatkan betapa rapuhnya pagar pengawasan ketika kekuasaan berada di tangan orang-orang yang paling dekat dengan pusat kekuasaan.

Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan
ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Salah satunya adalah Kepala Staf
Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri, Jenderal LSP.

Dua tersangka lainnya adalah
Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Pol ASN, dan Widyaiswara Kepolisian Utama
Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Pol EHS.

Penyidik menyatakan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor telepon
Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM,
hingga pengusaha.
Kami menegaskan bahwa selama proses hukum belum berakhir, prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku.

Tidak ada orang yang dapat dinyatakan bersalah hanya karena
ditetapkan sebagai tersangka. Namun, sebagai bangsa yang mengaku sebagai negara hukum, kita tidak boleh menutup mata terhadap makna tata kelola dari kasus ini.

Penetapan tersangka terhadap pejabat setinggi itu sudah cukup untuk menuntut
refleksi kolektif, mengapa sistem kita membiarkan wewenang sebesar itu berada di
tangan orang yang begitu sedikit diawasi?

Bukan Sekadar Kasus Individu Indonesia terlalu sering menyaksikan pejabat tinggi negara, menteri, kepala badan,
gubernur, bupati, walikota, hingga pimpinan lembaga daerah tersandung kasus korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Pola ini menunjukkan
bahwa persoalan kita bukan semata soal individu jahat.

Persoalan yang lebih dalam
adalah sistem yang terlalu sering menempatkan loyalitas di atas integritas, kedekatan
politik di atas kompetensi, dan kekuasaan di atas pengawasan.

Kasus dugaan penyadapan ini adalah puncak dari pola yang sama, hanya saja dalam bentuk yang lebih mengkhawatirkan. Jika korupsi biasanya menyerang keuangan
negara, maka penyadapan menyerang ruang privasi dan kebebasan berpendapat.

Jika korupsi menguras anggaran, maka penyadapan menguras kepercayaan. Dan
kepercayaan publik, dalam demokrasi, jauh lebih sulit dipulihkan daripada uang.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, setiap tindakan pejabat pemerintahan
harus memiliki dasar kewenangan, prosedur yang benar, substansi yang sesuai hukum, serta tujuan yang benar-benar untuk kepentingan umum.

Wewenang bukan
milik pribadi pejabat. Ia adalah amanah dari rakyat yang dijalankan melalui jabatan.

Ketika wewenang digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan
politik, maka terjadilah penyimpangan tujuan pemberian wewenang. Inilah inti dari
penyalahgunaan wewenang.

Integritas dan Profesionalisme yang Dipertaruhkan
Setiap pegawai negeri, terlebih pejabat tinggi, membawa dua tanggung jawab sekaligus, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab hukum
menuntut kepatuhan pada peraturan.

Tanggung jawab moral menuntut keselarasan
antara jabatan, tindakan, dan kepentingan publik. Inilah yang disebut integritas.

Profesionalisme tanpa integritas hanya menghasilkan birokrat yang cakap secara teknis, tetapi gagal secara etis. Seorang pejabat bisa sangat berpengalaman, sangat terlatih, dan sangat berpengaruh, tetapi tetap rentan terhadap godaan kekuasaan bila
tidak ada pengawasan yang memadai. Kasus ini menunjukkan bahwa rekam jejak
karier yang gemilang tidak otomatis menjamin integritas. Justru semakin tinggi
jabatan, semakin besar godaan, dan semakin ketat pengawasan yang dibutuhkan.

Dalam konteks ASN, netralitas dan profesionalisme bukan sekadar slogan.

Pegawai
negeri harus bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menjalankan pelayanan publik. Ketika seorang pejabat
diduga menggunakan instrumen negara untuk mengintai atasan, lawan politik, atau
pihak yang berbeda pendapat, maka ia telah mengkhianati prinsip netralitas tersebut.

Good Governance yang Masih Jadi Jargon
Istilah good governance sudah terlalu sering diucapkan dalam seminar, laporan
tahunan, dan dokumen strategis. Namun kasus seperti ini memperlihatkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik masih jauh dari menjadi budaya. Ia masih berhenti
sebagai jargon, bukan praktik.

Good governance menuntut transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, efektivitas,
dan partisipasi. Dalam kasus penyadapan, prinsip yang paling terluka adalah
transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi menuntut bahwa setiap tindakan
negara, terutama yang menyentuh hak asasi, harus dapat dijelaskan dan diuji.
Akuntabilitas menuntut bahwa setiap pelanggaran harus ditindak tanpa memandang
pangkat atau kedekatan politik.

Jika penyadapan dapat dilakukan tanpa prosedur yang jelas, maka kepastian hukum
hanyalah ilusi. Jika pelaku adalah pejabat tinggi yang dekat dengan pusat kekuasaan,
maka akuntabilitas menjadi semakin sulit. Dan jika masyarakat tidak mengetahui
siapa yang mengawasi akses terhadap sistem pemantauan, maka transparansi tinggal
menjadi kata di atas kertas.

Perlindungan Data Pribadi yang Terancam
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau
mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan
diri sendiri atau orang lain dan dapat merugikan subjek data.

Data pribadi bukan
hanya nama dan nomor telepon. Ia mencakup isi komunikasi, lokasi, kebiasaan,
hubungan sosial, bahkan informasi yang sangat sensitif tentang kehidupan seseorang.
Ketika komunikasi presiden, menteri, tokoh politik, media, dan pengusaha dapat
diakses tanpa prosedur, maka yang terancam bukan hanya privasi individu, tetapi juga
keamanan negara dan stabilitas demokrasi. Lebih ironis lagi, jika elite pun dapat
diintai secara ilegal, apalagi rakyat biasa? Pertanyaan ini bukan retorika. Ia adalah
ujian nyata bagi komitmen negara terhadap hak asasi manusia.

Perlindungan data pribadi bukan priviliegi bagi elite. Ia adalah hak dasar setiap warga
negara. Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi hak tersebut, bukan hanya dengan membuat undang-undang, tetapi juga dengan membangun
pengawasan teknis, pengawasan institusional, dan penegakan hukum yang konsisten.

Rekrutmen Pejabat yang Perlu Direformasi
Kasus ini juga memaksa kita meninjau ulang proses rekrutmen dan penempatan
pejabat negara. Selama ini, rekrutmen pejabat tinggi sering lebih menekankan pada
loyalitas politik, kedekatan pribadi, atau rekam jejak organisasi, daripada integritas
dan rekam jejak etika.

Padahal, jabatan publik bukan hadiah atas loyalitas. Ia adalah amanah yang menuntut
kompetensi, integritas, dan kesediaan untuk diawasi. Pejabat yang baik bukan hanya
yang setia kepada atasan, tetapi yang setia kepada konstitusi, hukum, dan kepentingan
rakyat.

Proses rekrutmen harus memasukkan uji integritas yang serius, bukan sekadar
administratif. Ia harus melibatkan pemeriksaan rekam jejak, konflik kepentingan,
hubungan politik, dan riwayat penggunaan kewenangan. Semakin besar kewenangan
yang diberikan, semakin ketat pengawasan yang harus disertakan. Ini adalah logika
dasar negara hukum.

Rekomendasi untuk Perbaikan

Pertama, negara perlu memperkuat pengawasan terhadap seluruh instrumen
pengawasan komunikasi. Akses terhadap sistem penyadapan harus dibatasi secara
teknis dan hukum. Setiap permintaan harus tercatat, diaudit, dan dapat ditelusuri.

Kedua, perlu dibentuk mekanisme pengawasan independen yang benar-benar
berfungsi. Pengawasan tidak boleh hanya berada di dalam institusi yang sama dengan
pelaku. Ia harus melibatkan lembaga eksternal yang independen.

Ketiga, proses rekrutmen pejabat tinggi harus direformasi. Kriteria integritas harus
diperkuat, bukan hanya kriteria loyalitas. Uji kelayakan harus mencakup rekam jejak etika, konflik kepentingan, dan riwayat penggunaan wewenang.

Keempat, budaya akuntabilitas harus dibangun sejak bawah. Pegawai negeri di semua tingkatan harus dididik bahwa menolak perintah yang melanggar hukum bukanlah Lnepotisme
pembangkangan, melainkan bentuk kesetiaan kepada negara.
Perlindungan bagi pelapor harus diperkuat.

Kelima, penegakan hukum harus konsisten. Kasus ini harus diproses secara
transparan, tanpa intervensi politik, dan tanpa diskriminasi. Bila terbukti, hukuman
harus setimpal. Bila tidak terbukti, proses hukum tetap harus dihormati.

Penutup
Kasus dugaan penyadapan oleh Kepala KSP adalah peringatan keras bahwa integritas
dan profesionalisme seorang pegawai dapat runtuh ketika kekuasaan tidak diawasi. Ia
adalah pengingat bahwa jabatan tinggi bukan jaminan moralitas. Ia juga pengingat
bahwa hukum, sebagus apa pun tulisannya, tidak akan berarti bila tidak ditegakkan.

Dari setiap krisis, selalu ada peluang untuk perbaikan. Kasus ini harus menjadi titik
balik. Bukan hanya untuk menindak pelaku, tetapi untuk mereformasi sistem. Agar
penyadapan tidak lagi menjadi alat kekuasaan.

Agar data pribadi benar-benar
dilindungi. Agar rekrutmen pejabat tidak lagi berbasis loyalitas semata. Dan agar Pancasila kembali menjadi kompas, bukan hiasan.

Karena pada akhirnya, ukuran sebuah negara hukum bukanlah pada seberapa banyak undang-undang yang dimilikinya, melainkan pada seberapa konsisten ia menegakkan
undang-undang tersebut, bahkan ketika pelanggarnya adalah orang-orang yang paling dekat dengan kekuasaan.

Semarang, 4 November 2026
Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Dr. Edi Pranoto, S.H., M.Hum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *