KABARNUSANTARAnews
SEMARANG – Penolakan terhadap pembangunan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah RT 05 RW 05, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, menjadi perhatian. Sejumlah spanduk penolakan dilaporkan terpasang di beberapa sudut lokasi pembangunan.
Pihak pemilik SPPG menyayangkan sikap tersebut. Pasalnya, berdasarkan keterangan pemilik, proses perizinan pembangunan telah dipenuhi sesuai prosedur yang berlaku.
Pemilik SPPG berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah dengan mengedepankan fakta serta ketentuan hukum, bukan melalui penolakan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menurut pihak pemilik, kekhawatiran warga terhadap kemungkinan gangguan lingkungan merupakan hal yang dapat dibicarakan.
Namun, persoalan
tersebut sebaiknya dijelaskan secara konkret agar dapat dievaluasi dan dicarikan solusi bersama.
Perizinan Disebut Telah Dipenuhi
Pihak pemilik SPPG menyatakan bahwa pembangunan gedung tersebut telah melalui proses perizinan sesuai prosedur yang berlaku.
Atas dasar itu, pemilik menyayangkan adanya penolakan melalui pemasangan spanduk di sejumlah titik sekitar lokasi pembangunan.
Pemilik berharap masyarakat dapat melihat persoalan ini secara objektif dengan mempertimbangkan aspek legalitas, fungsi bangunan, serta upaya pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan SPPG.
Meski demikian, kelengkapan perizinan tetap perlu dapat diverifikasi melalui dokumen resmi apabila terdapat keberatan dari masyarakat.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar memenuhi persyaratan tata ruang, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan ketentuan lingkungan yang diwajibkan sesuai karakteristik kegiatannya.
Penolakan Perlu Disampaikan melalui Mekanisme yang Tepat
Dalam kehidupan bermasyarakat, warga memiliki hak menyampaikan pendapat dan keberatan terhadap pembangunan yang dianggap berpotensi mengganggu lingkungan tempat tinggal mereka.
Namun, penyampaian keberatan juga perlu mengedepankan komunikasi yang baik dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Pemasangan spanduk penolakan merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang perlu dilihat berdasarkan isi, konteks, lokasi pemasangan, serta cara pemasangannya.
Tindakan tersebut tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum.
Di sisi lain, pengurus RT maupun kelompok warga tidak serta-merta memiliki kewenangan untuk membatalkan perizinan atau menghentikan pembangunan yang sah. Persoalan legalitas pembangunan harus ditangani oleh instansi pemerintah yang berwenang.
Apabila warga memiliki keberatan mengenai kebisingan, limbah, sanitasi, lalu lintas, atau potensi gangguan lainnya, persoalan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah kelurahan, kecamatan, maupun instansi teknis terkait untuk diperiksa secara objektif.
Dengan demikian, kepentingan masyarakat tetap terlindungi tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi pemilik bangunan.
Pemilik Berharap Ada Dialog dan Penyelesaian yang Adil
Pihak pemilik SPPG berharap pemerintah setempat dapat memfasilitasi dialog antara pemilik dan warga yang menyampaikan penolakan.
Melalui pertemuan tersebut, alasan pemasangan spanduk dapat diklarifikasi, sementara pemilik dapat menjelaskan legalitas pembangunan serta langkah-langkah yang disiapkan untuk mengantisipasi potensi dampak lingkungan.
Pemilik juga berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang merugikan hubungan sosial di lingkungan RT 05 RW 05, Kelurahan Plamongansari.
Apabila ditemukan persoalan teknis yang nyata, penyelesaiannya perlu dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dan tidak ditemukan pelanggaran, kepastian hukum terhadap pembangunan juga perlu dihormati.
Program MBG membutuhkan fasilitas pelayanan yang memadai agar dapat berjalan sesuai standar. Karena itu, pembangunan SPPG perlu dinilai secara objektif, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya.
Hingga munculnya pemberitaan ini , alasan terperinci warga memasang spanduk penolakan dan tanggapan resmi dari pihak warga maupun pemerintah setempat masih perlu dikonfirmasi.
Prinsipnya, perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan melalui dialog, pemeriksaan fakta, dan mekanisme hukum yang tepat, bukan dengan saling memaksakan kehendak.
(Red)







