Beranda / SERBA-SERBI / Hampir setahun Aduan Masyarakat Belum Kunjung Ditindak Lanjuti, Pengamat PSHPI Desak Pengelola Segera bertindak

Hampir setahun Aduan Masyarakat Belum Kunjung Ditindak Lanjuti, Pengamat PSHPI Desak Pengelola Segera bertindak

KABARNUSANTARAnews| SEMARANG – Ancaman banjir di terowongan bawah jalan tol kawasan Jalan Arteri Soekarno-Hatta, sekitar Universitas Semarang (USM), kembali menjadi sorotan menjelang musim hujan.

Persoalannya bukan semata-mata genangan yang dikhawatirkan berulang, melainkan juga belum adanya kepastian pelaksanaan penanggulangan meskipun masyarakat mengaku telah menyampaikan pengaduan resmi lebih dari lima bulan lalu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, warga telah beberapa kali mendatangi pihak pengelola jalan tol untuk meminta penyelesaian. Tidak hanya menyampaikan keluhan secara lisan, masyarakat juga telah melayangkan surat resmi sebagai bentuk pengaduan dan permohonan penanganan.

Namun, menurut keterangan warga, hingga berita ini disusun, mereka masih menantikan kepastian mengenai tindak lanjut dan pelaksanaan langkah penanggulangan di lokasi tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar, mengapa pengaduan yang telah disampaikan secara resmi selama lebih dari lima bulan belum memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai langkah penanganan yang akan dilaksanakan?

Warga tidak menuntut penyelesaian infrastruktur dilakukan secara gegabah. Mereka memahami bahwa persoalan tersebut mungkin membutuhkan kajian teknis, perencanaan anggaran, dan koordinasi lintas instansi. Namun, proses tersebut semestinya disertai penjelasan yang transparan, tahapan yang terukur, dan kepastian tindak lanjut.
Terlebih, musim hujan menjadi ancaman nyata bagi pengguna jalan apabila titik rawan genangan tersebut tidak ditangani secara memadai.

Aduan sudah dilayangkan Kepastian Penanganan Masih Dinantikan

Wahyudi, warga Tlogosari Wetan, mengungkapkan bahwa dirinya bersama sejumlah warga telah berupaya mendatangi pihak pengelola jalan tol guna meminta solusi atas persoalan genangan di terowongan tersebut.

Menurut informasi yang disampaikan masyarakat, pengaduan resmi telah dilayangkan lebih dari lima bulan lalu. Akan tetapi, hingga kini warga masih menunggu kepastian mengenai langkah penanggulangan yang akan dilaksanakan.

Masyarakat berharap persoalan ini tidak kembali berhenti pada pembahasan dan koordinasi tanpa penjelasan mengenai hasil maupun target pelaksanaannya.
Mereka juga mengusulkan agar peninggian elevasi jalan di bawah terowongan dikaji sebagai salah satu alternatif penyelesaian.

Usulan tersebut perlu dievaluasi bersama kondisi struktur jalan, kapasitas drainase, sistem pembuangan air, serta kemungkinan dampaknya terhadap kawasan sekitar.

Warga meminta pengelola jalan tol, Pemerintah Kota Semarang, dan instansi teknis terkait memperjelas pembagian kewenangan agar tidak terjadi saling menunggu dalam menangani persoalan yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.

Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar kapan genangan muncul, melainkan kapan upaya pencegahan dan penanganan yang terukur benar-benar dilaksanakan.

Jangan Biarkan Aduan Masyarakat Menggantung

Menanggapi persoalan tersebut, Adi Setijawan, S.H., selaku Direktur Eksekutif Pengamat Sosial, Hukum dan Politik Indonesia (PSHPI), yang juga sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Barisan Pejuang Keadilan, menegaskan bahwa pengaduan masyarakat yang telah disampaikan secara resmi harus mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang jelas.

Menurut Adi, ketika masyarakat telah berupaya menyampaikan persoalan melalui jalur resmi selama berbulan-bulan, pihak yang berwenang perlu memberikan penjelasan mengenai status pengaduan, hasil evaluasi, kendala yang dihadapi, dan rencana penyelesaiannya.

“Kalau benar masyarakat sudah mendatangi pihak pengelola dan melayangkan surat resmi lebih dari lima bulan lalu, pertanyaan yang wajar adalah bagaimana tindak lanjutnya dan kapan ada kepastian penanganan.

Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan ketidakjelasan, sementara persoalan yang mereka adukan masih berpotensi berulang,” tegas Adi Setijawan.

Ia menekankan bahwa persoalan tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari kepentingan keselamatan publik dan pelayanan infrastruktur yang layak.

Menurutnya, pihak terkait perlu membedakan antara proses kajian teknis dan kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat. Kajian mungkin membutuhkan waktu, tetapi penjelasan mengenai perkembangan penanganan seharusnya dapat disampaikan secara terbuka.

“Jangan berlindung di balik alasan koordinasi tanpa memberikan penjelasan yang terukur. Kalau masih ada kajian, sampaikan sejauh mana prosesnya. Kalau ada kendala anggaran atau kewenangan, jelaskan secara terbuka.

Masyarakat berhak mengetahui apakah pengaduan mereka sedang ditangani, apa hambatannya, dan bagaimana rencana penyelesaiannya,” ujarnya.

Adi juga meminta agar pihak pengelola dan instansi pemerintah yang berwenang segera melakukan evaluasi lapangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan penyebab genangan, menentukan solusi teknis yang tepat, serta menetapkan tindakan antisipasi sebelum hujan deras kembali terjadi.

Dasar Hukum: Keselamatan Dan Kelayakan Jalan Tidak Boleh Diabaikan

Adi Setijawan menilai persoalan ini perlu ditinjau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan jalan dan keselamatan lalu lintas.

Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur kewajiban penyelenggara jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dalam pelaksanaan preservasi jalan maupun peningkatan kapasitas jalan. Ketentuan ini perlu dibaca sesuai ruang lingkup dan kondisi yang diatur undang-undang tersebut.

Selanjutnya, Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 mewajibkan penyelenggara jalan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ayat (2) mengatur kewajiban memberikan tanda atau rambu apabila perbaikan belum dapat dilakukan.
Ketentuan tersebut secara khusus mengatur jalan rusak. Karena itu, penerapannya terhadap persoalan genangan di terowongan harus mempertimbangkan terlebih dahulu kondisi faktual dan hasil pemeriksaan teknis di lapangan.

Selain itu, penyelenggaraan jalan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Kerangka hukum tersebut mengatur penyelenggaraan jalan, termasuk jalan tol, serta menempatkan aspek keselamatan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan jalan.

Menurut Adi, ketentuan tersebut menjadi dasar penting untuk mendorong evaluasi dan meminta kejelasan tanggung jawab pihak yang berwenang. Namun, penentuan apakah terdapat pelanggaran kewajiban hukum tertentu tetap memerlukan pemeriksaan fakta, status pengelolaan ruas jalan, kondisi teknis, dan tanggapan resmi dari pihak terkait.

“Jangan sampai persoalan yang menyangkut keselamatan dan kelancaran akses masyarakat dibiarkan tanpa kejelasan. Pihak yang memang memiliki kewenangan harus menjelaskan tanggung jawabnya. Jika diperlukan penanganan bersama, koordinasi harus menghasilkan langkah nyata, bukan sekadar saling menunggu,” tegasnya.

Peninggian Jalan Dan Pembenahan Drainase Harus Dikaji Serius

Salah satu aspirasi masyarakat adalah peninggian elevasi jalan di bawah terowongan tol. Warga berharap usulan tersebut tidak sekadar menjadi wacana, melainkan mendapatkan evaluasi teknis yang serius.

Adi menegaskan, peninggian jalan bukan keputusan yang dapat dilakukan tanpa perhitungan. Kajian harus mencakup elevasi jalan, struktur terowongan, kapasitas saluran drainase, arah aliran air, dan dampak perubahan konstruksi terhadap lingkungan sekitar.
Selain solusi jangka panjang, langkah antisipasi jangka pendek juga perlu diperiksa, termasuk kondisi saluran pembuangan, pemeliharaan drainase, serta kebutuhan pengamanan lalu lintas ketika terjadi genangan.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan penanganan yang realistis dan terukur, bukan janji pembangunan yang belum memiliki kepastian.

“Yang kami dorong adalah solusi yang benar-benar bisa dilaksanakan. Jika peninggian jalan memang layak secara teknis, jelaskan perencanaan dan tahapannya. Jika ada alternatif yang lebih efektif, sampaikan kepada masyarakat. Yang terpenting, jangan biarkan persoalan ini terus berulang tanpa langkah antisipasi yang jelas,” ujarnya.

Tiga Hal Yang Harus Segera Di Jalaskan

Adi Setijawan meminta pihak pengelola jalan tol dan instansi terkait memberikan jawaban konkret atas tiga persoalan mendasar.

Pertama, status pengaduan masyarakat. Apa tindak lanjut atas surat resmi yang menurut warga telah dilayangkan lebih dari lima bulan lalu? Apakah pengaduan telah dievaluasi dan ditindaklanjuti secara teknis?

Kedua, kepastian langkah penanggulangan.
Apa tindakan yang akan dilakukan untuk mengurangi risiko genangan, baik melalui pemeliharaan drainase, langkah antisipasi sementara, maupun rencana penyelesaian jangka panjang?

Ketiga, kejelasan kewenangan dan jadwal. Siapa pihak yang bertanggung jawab menangani lokasi tersebut, bagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah, dan kapan masyarakat dapat memperoleh kepastian mengenai pelaksanaannya?

Ketiga pertanyaan tersebut perlu dijawab agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat memantau perkembangan penanganan.

LBH Barisan Pejuang Keadilan Siap Kawal Aspirasi Warga

Sebagai Direktur LKBH Barisan Pejuang Keadilan, Adi Setijawan menyatakan kesiapan untuk mengawal aspirasi masyarakat melalui pendampingan dan advokasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah yang dapat ditempuh antara lain meminta jawaban tertulis atas pengaduan sebelumnya, menyampaikan permohonan audiensi resmi, meminta pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang, serta mengajukan pengaduan lanjutan kepada otoritas yang membidangi jalan tol apabila tidak terdapat kejelasan tindak lanjut.

Apabila ditemukan bukti mengenai kerugian atau pelanggaran kewajiban hukum, langkah berikutnya dapat dipertimbangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang relevan. Namun, penilaian mengenai adanya pelanggaran maupun pertanggungjawaban hukum tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan belum terlihatnya pekerjaan fisik di lapangan.

“LKBH Barisan Pejuang Keadilan siap membantu mengawal aspirasi warga agar mendapatkan kejelasan. Kami ingin persoalan ini diselesaikan melalui langkah yang terukur, berdasarkan aturan hukum, dan mengutamakan keselamatan masyarakat,” tegas Adi.

Jangan Tunggu Genangan Kembali Terjadi

Kini, masyarakat menantikan jawaban resmi dari pihak pengelola jalan tol dan instansi yang memiliki kewenangan. Setelah pengaduan disebut telah disampaikan lebih dari lima bulan lalu, warga berharap ada penjelasan mengenai status penanganan dan langkah konkret yang akan dilakukan.
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada penerimaan surat dan pembahasan tanpa kepastian.

Masyarakat membutuhkan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika keselamatan dan kelancaran akses jalan menjadi taruhannya.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh konfirmasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan penanggulangan, rencana peninggian jalan, maupun status teknis penanganan dari pihak pengelola yang bersangkutan.

Redaksi membuka ruang bagi pihak pengelola jalan tol dan instansi terkait untuk menyampaikan klarifikasi, menjelaskan kendala yang dihadapi, serta memaparkan rencana penanganan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *